Daftar Pembentukan Peraturan
Daftar Pembentukan Peraturan
| No | Judul | Pemrakarsa | Status | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN PEDOMAN ADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI | KEJAKSAAN RI | Penyusunan | ||
| 12 | PERATURAN/PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PERMOHONAN KEBERATATAN PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK | KEJAKSAAN RI | Penyusunan | ||
| 13 | PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG TEKNIS DAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN OPERASI BANTUAN TEKNIS DAN TINDAKAN HUKUM LAIN DALAM PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS | KEJAKSAAN RI | Penyusunan | ||
| 14 | PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN OPERASIO BANTUAN TEKNIS DAN TINDAKAN HUKUM LAIN DALAM PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS | KEJAKSAAN RI | Penyusunan | ||
| 15 | PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PELAKSANAAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA | KEJAKSAAN RI | Penyusunan | ||
| 16 | PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ANALIS FORENSIK DIGITAL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | KEJAKSAAN RI | Penyusunan | ||
| 17 | PEDOMAN TATA CARA PENANGANAN PERKARA PADA TAHAP PENYELIDIKAN | KEJAKSAAN RI | Penyusunan | ||
| 18 | PEDOMAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KHUSUS LAINNYA DAN TIDAK PIDANA PENCUCIAN UANG | KEJAKSAAN RI | Penyusunan | ||
| 19 | PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA | KEJAKSAAN RI | Penyusunan | ||
| 20 | PEDOMAN PENYELESAIAN EKSEKUSI HARTA TIDAK BERGERAK YANG MELEKAT HAK TANGGUNG PADA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN | KEJAKSAAN RI | Penyusunan |
Pencarian
Rangkuman Status
Penyusunan
28
Harmonisasi
2