Hasil Pencarian


Showing 491-500 of 1,643 items.
#NomorTentangJenis PeraturanStatusDetail
491INS-001/A/J.A/01/2009PETUNJUK PELAKSANAAN PENINGKATAN TUGAS PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM Instruksi Jaksa AgungBerlakuLihat
49226 TAHUN 2008 (KEPPRES)PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PARINGIN, KEJAKSAAN NEGERI TOBOALI, KEJAKSAAN NEGERI KOBA, KEJAKSAAN NEGERI LABUAN BAJO, KEJAKSAAN NEGERI LASUSUA, KEJAKSAAN NEGERI DAIK LINGGA, KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG, DAN KEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSAKeputusan PresidenBerlakuLihat
493PER-030/A/JA/10/2008ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI SUKA MAKMUE DAN KEJAKSAAN NEGERI BLANGPIDIE DALAM DAERAH HUKUKM KEJAKSAAN TINGGI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,KEJAKSAAN NEGERI WANGI-WANGI DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG DAN KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO.Instruksi Jaksa AgungBerlakuLihat
494PER-018/A/J.A/08/2008 (PER)PENGGUNAAN LAMBANG KORPS ADHYAKSAPeraturan KejaksaanBerlakuLihat
495INS-002/A/JA/06/2008LARANGAN BEREDAR BARANG CETAKAN BUKU BERJUDUL "PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA" MEMECAH KEBISUAN SEJARAH KEKERASAN DI PAPUA BARAT KARANGAN SOCRATEZ SOFYAN YOMAN PENERBIT GALANGPRESS JL. ANGGREK 3/34 BACIRO BARU, JOGYAKARTA 55225 DI SELURUH INDONESIAInstruksi Jaksa AgungBerlakuLihat
496PER-011/A/JA/04/2008PEMBENTUKAN PUSAT PEMANTAUAN (MONITORING CENTER) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAInstruksi Jaksa AgungBerlakuLihat
497PER-010/A/JA/04/2008 (PER)ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN BALAI DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN,KEJAKSAAN NEGERI MAMASA,KEJAKSAAN NEGERI BELOPA,KEJAKSAAN NEGERI MALILI DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN,Peraturan KejaksaanBerlakuLihat
498PER-008/A/J.A/2/2008ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAUInstruksi Jaksa AgungBerlakuLihat
499PER-001/A/J.A/1/2008 (PER)KETENTUAN PEMBERITAAN MELALUI MEDIA MASSA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPeraturan KejaksaanBerlakuLihat
500KEP-001A/A/J.A/01/2008PENYEMPURNAAN NOMOR REGISTRASI POKOK (NRP) PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAKeputusan Jaksa AgungBerlakuLihat