Instruksi Jaksa Agung


Pencarian

Atur Semula

Nomor Peraturan : INSTR-001/J.A/1/1974

"LARANGAN PERJUDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI/ANGGOTA ABRI"
Jenis Peraturan : Instruksi Jaksa Agung
Bidang Hukum :
Status : Berlaku

Nomor Peraturan : INSTR-001/J.A/3/1975

PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN PENGISIAN DAN PEMELIHARAAN KARTU KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
Jenis Peraturan : Instruksi Jaksa Agung
Bidang Hukum :
Status : Berlaku

Nomor Peraturan : INSTR-001/J.A/2/1976

KEGIATAN KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM (REDISIPLINERING)
Jenis Peraturan : Instruksi Jaksa Agung
Bidang Hukum :
Status : Berlaku

Nomor Peraturan : INSTR-001/J.A/12/1978

SELURUH PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN, 1.TIDAK MEMILIKI /MEMELIHARA SATWA-SATWA LIAR YANG DI LINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG DAN JIKA ADA, AGAR MENYERAHKAN NYA KEPADA SEKSI PERLINDUNGAN DAN PENGAWETAN ALAM SETEMPAT
Jenis Peraturan : Instruksi Jaksa Agung
Bidang Hukum :
Status : Berlaku

Nomor Peraturan : INSTR-001/J.A/2/1979

KEBIJAKSANAAN PEMBERITAAN MELALUI MASS MEDIA
Jenis Peraturan : Instruksi Jaksa Agung
Bidang Hukum :
Status : Berlaku

Nomor Peraturan : INSTR-001/J.A/5/1977

1.PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI, 2.PARA KEPALA KEJAKSAN NEGERI DI SELURUH INDONESIA, MEMBINA PARA PEMBANTU JAKSA DENGAN BERPEDOMAN PADA : A.BUKU-BUKU PEDOMAN KERJA PARA PEMBANTU JAKSA YANG DI KELUARKAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG. B.SURAT EDARAN JAKSA AGUNG R.I TANGGAL24 PEBRUARI 1977 NOMOR :SE-02/D/02/1977
Jenis Peraturan : Instruksi Jaksa Agung
Bidang Hukum :
Status : Berlaku

Nomor Peraturan : INS-011/J.A/5/1991

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP BEREDARNYA BARANG CETAKAN/BUKU : "MASA DEPAN ISLAM - KILAS BALIK ABAD XIV H". OLEH : DR. MUHAMMAD AL BAHY. PENERBIT : GEMA INSANI PRES - JAKARTA 1990
Jenis Peraturan : Instruksi Jaksa Agung
Bidang Hukum :
Status : Berlaku

Nomor Peraturan : INS-012/J.A/5/1989

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP LARANGAN BEREDAR BUKU BERJUDUL : 1."PEMBINAAN UMMAT" ATAU "BUKU USROH", 2."USROH - PEDOMAN DAN PELAKSANAANNYA", 3."TENTANG USROH". PENYUNTING : ABI HARUN
Jenis Peraturan : Instruksi Jaksa Agung
Bidang Hukum :
Status : Berlaku