• Bahwa untuk menunjang tugas, wewenang, serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan. Perubahan ini didasarkan pada ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
• Dasar hukum Peraturan Kejaksaan ini adalah:
  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 67, TLN No. 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 298, TLN No. 6755); Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 28); dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 (BN Tahun 2017 No. 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 (BN Tahun 2022 No. 33).
• Dalam Peraturan Kejaksaan ini diatur:

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Perubahan ini meliputi penyesuaian fungsi Kejaksaan, penataan kembali struktur organisasi, serta rincian tugas dan fungsi unit-unit kerja. Beberapa perubahan signifikan antara lain: penambahan Badan Pemulihan Aset sebagai unit baru dalam susunan organisasi Kejaksaan Agung ; pembentukan Pusat Kesehatan Yustisial ; penambahan Direktorat E di bawah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum ; penambahan Direktorat Pengendalian Operasi di bawah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ; serta penambahan Asisten Bidang Pemulihan Aset di Kejaksaan Tinggi dan Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri. Peraturan ini juga merinci kembali tugas dan fungsi berbagai direktorat, biro, pusat, serta unit eselon di bawahnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang baru.